Nomor dan Tanggal SPP : SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD Lampiran 9 Pengajuan SPM-TU . SPM-LS Belanja Pegawai. Surat Setoran Pajak (SSP) Daftar lampiran rekening. SPP-GUP maksimal sebesar Rp75. 5. 000. Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau Bendahara. Sedangkan Catatan yang digunakan dalam prosedur pengajuan SPP-LS adalah Register SPP-LS. SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan b. 000,00 maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. 32. 432 SPMKPE. 0. 467, Surakarta, Jawa Tengah 57146. DIPA/RKA-KL 2. 1 pt. Bendahara Pengeluaran 7. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP. Di bawah ini kelengkapan SPP-UP yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, adalah…. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi; d. KEP-66/PB/2013 yang berisi tentang standar Prosedur Operasional yaitu sebagai berikut: SP2D LS non gaji paling lama diproses. Pejabat Pembuat Komitmen d. Kuitansi. Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan/program Kementerian Negara/Lembaga, maka kepada Satker dapat diberikan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan operasional dan non-operasional. SPP-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP. 26. Pasal 1 No. SPM 516 digunakan untuk mengkoreksi SPM pada Detail COA level 13 s. 2 Uraian Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 1. 15. 3 Kotabumi, Lampung UtaraKetentuan Umum dalam Uang Persediaan (UP) : Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Klik. Jenis SPM adalah UP/ GUP/TUP/ PTUP dan LS Non Gaji; a. Mari. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi; d. BAB IV PROSEDUR PENERBITAN SP2D : Pasal 11 (1) No. 03/2019 tentang Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau. SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang diterima. 3) Lembar 7, 8 dan 9 sebagai arsip Bagian. SPM-PP diajukan kepada KPPN Mitra Kerja selaku pembayar/penerbit SP2D. baru dilanjutkan merekam SPP TUP. DIPA, setelah melalui pengujian SPP. 000. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. ) SPM atau HC 0301. SPM Direkam pada H-1 Jatuh Tempo SPP. Sebelum satker mengajukan SPM TUP ke KPPN, satker harus mengajukan Permohonan Persetujuan TUP terlebih dahulu. 000. Pejabat yang bertugas untuk menetapkan kebutuhan UP pada satuan kerja K/L adalah…. Surat Perintah Pencairan Dana adalah salah satu kelengkapan berkas sebagai syarat pencairan dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 000,- . 42. 10. 4. Dokumen pembayaran SPP UP/GUP/TUP/PTUP/LS Bendahara/LS Pihak Ketiga 2. Penjelasan / Informasi Lebih Rinci (Detil) : Akronim / Singkatan : SPP. Bimtek Penatausahaan SPP, SPM dan SP2D. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 2. diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, adalah…. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;. 00 sampai dengan 12. PRB); ADK. SPM. Melalui sistem informasi, data SP2D direcord (entry) oleh. Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi. Lembar 1, 2, 3 dan 4 serta SPM-LS dan SPP-LS dikirim ke Bagian Pengelolaan Kas Daerah pada Biro Keuangan. PPSPM menyampaikan SPM-LS ke KPPN paling lambat 2 hari kerja setelah SPM-LS diterbitkan. SP2D ini spesifik, dengan maksud satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM. 05/2012. capaian SPM dalam panti Tahun 2019 – 2020 seperti dalam Tabel 1. SPP dan SPM yang diajukan berdasarkan SPJ sesuai belanja, kegiatan dan peruntukannya. Tata cara pengujian SPM dan penerbitan SP2D berpedoman pada. Pengajuan SPM-TUP. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber. Proses ini dimulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segiSPM-LS Non Belanja Pegawai. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara. SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang. pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP; c. 000. , PPSPM menerbitkan SPM atas SPP yang telah. 2 Contoh Surat Keterangan TanggungJawab Mutlak 117. SPM Penggantian Uang Persediaan (SPM GUP) SPM Ganti Uang Persediaan KP (SPM GU KP) SPM Pengesahan. 55 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 10 Surat PermintaanPembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan olehpejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bendahara pengeluaranuntuk mengajukan permintaan pembayaran. Masuk ke Modul Pembayaran RUH SPP Catat/Ubah SPP 2. SPM diajukan pada tanggal 21 s. SP2D adalah surat perintah pencairan dana. SPM GUP Nihil & SPM PTUP. SPM Jaminan akhir tahun diajukan sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai. KPA. Proses selanjutnya mulai dari pendaftaran Data Supplier, penerbitan SPP-Retur dan SPM-Retur sampai dengan. Setelah operator staf PPK mencatat perintah bayar dan Bendahara Pengeluaran ingin melanjutkan perekaman kuitansi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah…Jika SPP dinyatakan sah dan lengkap 2017 akan dibualkan rancangan SPM oleh PPK-SKPD paling larrllat 2 hari kerja sejak SPP diterima. Pertanggungjawaban atas UP KKP tidak menunggu batas minimum 50% seperti halnya pertanggungjawaban UP Tunai. No SPM Jenis SPM Jenis Bayar Sifat Bayar Uraian Keterangan SPM UANG PERSEDIAAN (SPM-UP) No SPM Jenis SPM Jenis Bayar Sifat Bayar Uraian Keterangan 1 SPM-UP. . SPM dan akibat yg timbul dari pengujian yang dilakukan Ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN •PPSPM menyampaikan laporan bulanan kpd KPA : jumlah SPP yg diterima, jumlah SPM yg diterbitkan, jumlah SPP yg tdk dapat diterbitkan SPM. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan SPM. dengan penerusan berkas SPP yang telah disetujui PPK ke Pejabat Penandatangan SPM oleh Staff pengelola keuangan. PPSPM sendiri merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dengan tugas. Dan jika SPP dinyatakan tidak sah dan tidak lengkap, PPK-SKPO akan meneroilkan surat penolal<an SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP dilerima. Dari laman Pemprov DI Yogyakarta, yang disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima BUD. Dalam hal 30 hari kalender berikutnya jatuh pada hari libur, maka batas pengajuan SPM GUP dimajukan, yaitu hari kerja terakhir sebelumnya. Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan APBN. PPN) serta memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-6/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. PPTK menyiapkan dan menyampaikan SPJ yang merupakan tanggung jawab PPTK sebagai lampiran dokumen Surat Perintah Membayar. 05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan. a. SPM untuk Pembayaran Kewajiban Utang Luar Negeri disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c. Tujuan ditetapkannya SPM bagi Kanwil Diljen Perbendaharaan dan KPPN adalah agar pelayanan yang diberikan akuntabel dan berkinerja tinggi sehingga pada akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan. SPM 516 digunakan untuk mengkoreksi SPM pada Detail COA level 13 s. SPM Pengesahan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (SPM P BM DTP) SPM Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P BM DTP) SPM Pengesahan Hibah Langsung. Pejabat Pembuat Komitmen d. Penggunaan jenis SPP/SPM dibedakan antara SPP/SPM GUP Tunai dengan SPP/ SPM GUP KKP Jenis dokumen SPP/SPM dengan kode. adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dananya dipergunakan sebagai UP untuk membiayai kegiatan. Kepanjangan Alternatif : -. SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. SPM/SP2D , misalnya kode akun pada SPM / SP2D adalah 524119 (b iaya perjalanan dinas) maka pada SSPB kode akunnya adalah 524119. Pengesahan yang dibuat merupakan pengesahan. 15. SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Penyesuaian pagu DIPA atas setoran pengembalian belanja berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2014 tentang Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPTB GU/TU (Format B. SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari. SPM. Surat Persetujuan Pembayaran; Sumbangan Pembinaan Pendidikan; Surat Perjanjian Penerbitan. . Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan untuk pertama kali dilakukan oleh…. Penerbitan SPP, SPM dan SP2D untuk kegiatan yang sebagian/seluruhnya bersumber dari Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri, mengikuti ketentuan mengenai kategori. 34 Semarang – 50241. 55 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 10 Surat Permintaan. 1 Contoh Surat Pemberitahuan Kerugian Negara/Daerah 116 Gambar 8. 000,-. adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk. 17:00; Beranda; Profil - Sejarah - Visi Misi Motto dan Janji Layanan - Maklumat Pelayanan - Struktur Organisasi - Tugas dan Fungsi - Daftar Penghargaan - Sumber Daya ManusiaPengertian dan Ketentuan dalam GUP : SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. Koreksi/Ralat SPM. Sistem, Mekanisme dan Prosedur. 000 (lima. Proses pencairan SPM selama di KPPN tidak dapat ditentukan. Oleh karenanya PP-SPM haruslah orang yang mumpuni dan paham tentang pelaksanaan APBN serta proses. Tahap Dalam Menyusun SOP Related Posts: Tweet. a. Batas akhir pengajuan revolving atas UP (SPM-GUP) adalah 30 hari kalender dihitung dari SP2D-GUP terakhir. SPM Direkam Setelah Hari Jatuh Tempo SPP. SP2D adalah singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana dan merupakan salah satu kelengkapan berkas penting terutama untuk ranah perkantoran. Sementara pada ayat 11. Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, dalam hal 1 (satu) bulan sejak SP2D UP. UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Bimtek Penatausahaan SPP, SPM dan SP2D Sesuai dengan Permendagri No. Modul Pembayaran adalah modul yang memproses Perencanaan Kas (Renkas), Surat Perintah Bayar (SPBy), Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH), Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Diajukan dengan SPP-GUP (revolving). 13. 00 waktu setempat; Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi (contoh: kondisi akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan Gaji Ke-13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR);Batasan belanja (limit) KKP untuk belanja barang operasional serta. SP2HL disampaikan ke KPPN dengan dilampiri SPTMHL, copy rekening atas rekening. UP maksimal sebesar Rp500. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan. adalah…. PANDUAN PENGINTEGRASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN. 23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkatDasar Hukum. Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran 5. 000. 2. Pengajuan SPM untuk belanja operasional dan non-operasional Satker dilakukan melalui mekanisme. 000. Waktu untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana. Masuk ke Modul Pembayaran RUH SPP Catat/Ubah SPP 2. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran. Di bawah ini kelengkapan SPP-UP yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, adalah…. Ujung dari seluruh proses pengujian yang dilakukan oleh PPSPM adalah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM). Proses penerbitan SPM atau Surat Perintah Membayar adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. SPM-LS Non Belanja Pegawai. 000. 000. 36. PPSPM mengajukan SPM kepada KPPN beserta Arsip Data Komputer (ADK SPM) dengan dilampiri dokumen pendukung. Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. Dasar Hukum: Video ini memberikan informasi kepada para pengelola keuangan pada satuan kerja dan juga masyarakat umum mengenai jenis-jenis surat perintah membayar (SPM) seperti yang tercantum dalam PMK 190/PMK. menguji SPP-LS beserta dokumen pendukungnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan. Melalui sistem informasi, data SP2D direcord (entry) oleh. 1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Kepala Daerah. Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Hanya SPP dengan status “Setuju SPP” yang akan ditampilkan.